Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Konsolidasi Demokrasi, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan Bawaslu Sulut untuk membahas berbagai persoalan kepemiluan, tantangan demokrasi, politik uang, hingga peran generasi muda dan pemilih pemula dalam kehidupan demokrasi.
Presiden Mahasiswa BEM UKIT, Reijen Entima, mengapresiasi kehadiran Bawaslu Sulut dan terbukanya ruang diskusi bersama mahasiswa. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, maupun persoalan yang mereka temui berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi dan kepemiluan.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut, Donny Rumagit, menyampaikan bahwa dialog bersama mahasiswa penting karena pembahasan mengenai demokrasi tidak hanya terbatas pada tahapan pemilihan umum.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa, juga diperlukan setelah proses pemilihan selesai dalam mengawal kehidupan demokrasi dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Donny juga menekankan posisi mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap berbagai persoalan demokrasi. Ia mengajak mahasiswa untuk terus membangun kepedulian dan pemahaman mengenai proses demokrasi di Indonesia.
Mahasiswa UKIT Soroti Politik Uang
Dalam sesi diskusi, mahasiswa UKIT mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah praktik politik uang.
Septiano dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UKIT menyampaikan pandangannya mengenai praktik politik uang yang menurutnya masih ditemukan dalam proses pemilihan. Ia menilai praktik tersebut dapat memengaruhi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya karena perhatian pemilih dapat bergeser dari kapasitas dan program calon kepada imbalan yang diberikan.
Pandangan lain disampaikan Sekretaris Jenderal BEM UKIT, Emilia Papotot. Ia menyoroti pentingnya penguatan aspek pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Menurut Emilia, pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu serta berbagai persoalan dalam pemilu perlu terus diperkuat. Upaya tersebut juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya ketika memasuki tahapan pemilu.
Diskusi kemudian berkembang pada sejumlah isu yang lebih luas terkait kehidupan demokrasi dan kebijakan publik. Berbagai pandangan mahasiswa tersebut menjadi bagian dari proses dialog sekaligus menunjukkan pentingnya ruang akademik bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan secara kritis dan bertanggung jawab.
Dorong Pemilih Pemula Lebih Kritis
Peran pemilih pemula turut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Donny mendorong mahasiswa, khususnya mereka yang akan menjadi pemilih pemula, untuk mengenali calon pemimpin sebelum menentukan pilihan. Pemilih juga didorong memperhatikan visi, misi, serta program yang ditawarkan dan mempertimbangkan apakah program tersebut realistis untuk dilaksanakan.
Menurutnya, keterlibatan pemilih pemula memiliki posisi penting dalam proses demokrasi. Kepedulian terhadap demokrasi juga dapat dimulai dari lingkungan terdekat dan tidak selalu harus diwujudkan melalui gerakan dalam skala besar.
Konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Sulut dan BEM UKIT menjadi salah satu ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperluas pemahaman mengenai kepemiluan sekaligus menyampaikan perspektif generasi muda terhadap perkembangan demokrasi.
Melalui forum seperti ini, mahasiswa diharapkan semakin memahami pentingnya partisipasi publik, pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta penyampaian gagasan secara kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Turut hadir dari unsur mahasiswa UKIT, Wakil Presiden BEM UKIT Bidang Internal Jerikho Indien, Ketua MPM UKIT Cristio Piri, Bendahara BEM UKIT Kevin Marpaung, serta Pengurus BEM UKIT Dimas Yonshintama.
Sementara itu, dari Bawaslu Sulut hadir Koordinator Subbagian Penyelesaian Sengketa Nicky Londok, Koordinator Subbagian Hukum Olivia Kembie, serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
