Nomor        :    201/91005.AU/VII/2017                                                    Tomohon, 20 Juli 2017

Lampiran    :    1 (Satu) Berkas

Perihal        :    PEMBERITAHUAN

 

Kepada Yth,

Seluruh Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM)

Di tempat,

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami beritahukan kepada seluruh Jemaat GMIM selaku pemilik Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), bahwa sejak dilantik pada tanggal 4 Mei 2015 sebagai rektor UKIT, Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan lembaga pendidikan ini baik dari aspek sumber daya pendidik dan tenaga pendidik maupun pengembangan infrastruktur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ironisnya sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, Rektor UKIT Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM sudah empat kali diberhentikan sebagai rektor. Proses tersebut kami uraikan sebagai berikut:

  1. Pemberhentian Pertama, tanggal 29 AGUSTUS 2016 Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas mengeluarkan SK Nomor: 244/YGAZRW.PT/VIII-2016 Tentang Pemberhentian Sementara Rektor UKIT, Yopie A.T. Pangemanan, S.Pd.,MM dengan alasan ijazah S2 tidak sah.
  2. Tanggal 30 Agustus 2016, diadakan Rapat Senat membahas pemberhentian Rektor yang tanpa sepengetahuan/rekomendasi Senat. keputusan rapat ini adalah menolak SK Pemberhentian dan Surat Penunjukan Pelaksana Harian Rektor UKIT.
  3. Pemberhentian Kedua, Tanggal 19 September 2016, Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas melalui Surat Keputusan Nomor: 288/YGAZRW/PT/IX-2016, kembali memberhentikan Rektor UKIT Yopie Alex Tomi Pangemanan, S.Pd.,MM dengan dasar rapat BPMS bersama Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Tanggal 15 Agustus 2016 tentang perlu pembebasan sementara dari tugas dan jabatan Rektor UKIT kepada Yopie A. Tomi Pangemanan, S.Pd dan mengangkat pelaksana harian Rektor UKIT.
  4. Pemberhentian Ketiga, Tanggal 24 Oktober 2016, Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas mengeluarkan surat keputusan sekaligus melakukan pelantikan PLT Rektor atas nama Prof. J. Donald Mawuntu, SH.M.Hum.
  5. Pemberhentian keempat, Tanggal 6 Februari 2017, Badan Pengurus Yayasan kembali memberhentikan Rektor Yopie Alex Tomi Pangemanan, S.Pd.,MM. melalui SK Nomor: 104/YGAZRW.PT/II-2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon tanpa melalui prosedur yang seharusnya berdasarkan STATUTA dan peraturan lain yang terkait untuk itu, termasuk penetapannya tidak melalui Rapat Pleno Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas.
  6. Tanggal 8 Februari 2017 diadakan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Tomohon dengan keputusan Menolak Surat Keputusan Nomor 104/YGAZRW.PT/II-2017, tentang Pemberhentian Rektor UKIT tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam STATUTA UKIT dan mendeklarasikan Rektor UKIT tetap Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd.,MM.

Adapun alasan inti dari pemberhentian tersebut adalah ijazah S2 dari Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM dianggap tidak sah oleh Badan Pengurus Yayasan, maka dengan alasan tersebut melalui kuasa hukum Badan Pengurus Yayasan Janesandre Palilingan melapor ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor laporan: LP/106/II/2017/Sulut/SPKT, tanggal 8 Februari 2017 tentang perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Magister Manajemen (S2). Kemudian pada tanggal 13 April 2017 Polda Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Nomor: B/233/IV/2017/ Dit Reskrimum perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang intinya menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana.

Selanjutnya Badan Pengurus Yayasan melalui kuasa hukumnya Hendry J. J. Kawet, SH,MH,MM pada tanggal 17 Oktober 2016 menggugat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tentang Nomor Induk Mahasiswa 201057131 atas nama Yopie Alex Tomi Pangemanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 249/G/2016/PTUN.JKT. Amar putusan PTUN Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Dengan demikian alasan pemberhentian Rektor tentang dugaan ijazah palsu telah terbantahkan oleh SP2HP Polda Sulut dan Amar Putusan PTUN Jakarta.

Sesungguhnya, kisruh antara rektor dan Badan Pengurus Yayasan bermula dari upaya penertiban pelanggaran akademik yang terjadi di program Pascasarjana. Rektor berupaya agar pengelolaan akademik di Pascasarjana diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, tetapi faktanya pihak Pascasarjana tidak lagi mengikuti peraturan tersebut yang diantaranya:

  1. Jumlah Dosen Tetap hanya 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) Program Studi yang dikelola oleh Pascasarjana yang seharusnya masing-masing program studi harus memiliki 6 (enam) dosen tetap dan untuk ketiga program studi di Pascasarjana seharusnya memiliki 18 (delapan belas) dosen tetap. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 4798/E.E2.3/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Jumlah minimal Dosen di Program Studi dan sanksi. Edaran tersebut Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi Nomor: 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014. Permeristekdikti Nomor: 50 Tahun 2015 Jo. Permenristekdikti Nomor: 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  1. Dosen tetap melakukan pembimbingan terhadap ± 70 mahasiswa per dosen, padahal Permenkowasbangpan Nomor: 38 Tahun 1999 tentang angka kredit dosen, Permenpan-RB Nomor: 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013, Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 tentang SNPT, dosen membimbing maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
  2. Massa bimbingan Thesis dan Disertasi sangat pendek.
  3. 4 (empat) orang peserta ujian Doktor bukan mahasiswa Program Pascasarjana UKIT. Keempat orang tersebut adalah mahasiswa STT Parakletos Surabaya (Tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa UKIT)
  4. Ujian dilakukan secara berkelompok dan tidak melalui sidang.
  5. Aktivitas akademik tidak dilaporkan ke PDPT.
  6. Ujian diselenggarakan tanpa SK Rektor.
  7. Ijazah tidak ditandatangani oleh Rektor.
  8. Kualitas pembelajaran yang tidak memadai ditandai dengan jumlah pertemuan yang sangat minim.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh rektor ternyata mendapat perlawanan dari pihak pengelola pascasarjana yang berujung pada pemberhentian rektor.

Berdasarkan fakta di atas, maka Rektor Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM mengajukan surat perlindungan hukum ke Kemenristekdikti atas keputusan semena-mena yang dilakukan oleh Badan Pengurus Yayasan. Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian dengan memfasilitasi pertemuan mediasi antara Badan Pembina Yayasan, Badan Pengurus Yayasan bersama Rektor Yopie A. T. Pangemanan, S.Pd., MM sebanyak tiga kali. Inti dari ketiga pertemuan tersebut yaitu Kementerian menyarankan agar Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan mengambil langkah penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundangan dan statuta UKIT yang ditandasahkan oleh Kemenristekdikti melalui Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi.

Karena Badan Pengurus Yayasan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan di UKIT, maka Kemenristekdikti melalui surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2150/C.C5/KL/2017 tanggal 10 Juli 2017 menjatuhkan sanksi administratif berat yaitu larangan untuk tidak menerima mahasiswa baru dan tidak melaksanakan wisuda.

Sebagai bentuk ketaatan terhadap sanksi yang dijatuhkan Kementerian, maka rektor beserta jajaran mengundang calon mahasiswa baru dan orang tua untuk menerima penjelasan tentang sanksi dimaksud. Dalam forum tersebut, pihak rektorat dan dekanat fakultas Teologi telah mengembalikan biaya pendaftaran dan berkas calon mahasiswa.

Namun sangat disayangkan, Badan Pembina Yayasan memberikan penegasan bahwa penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui Badan Pengurus Yayasan dan diteruskan kepada Rektor Dr. Ir. Sandra Korua, M.Si. Penegasan ini menjadi bukti kuat bahwa Badan Pembina Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan tidak mengindahkan surat pemerintah tersebut. Hal ini menimbulkan reaksi dari mahasiswa semester 2 s/d 8 yang mengetahui akibat dari sanksi tersebut dapat berujung pada pencabutan Ijin Program Studi dan Ijin Operasional Perguruan Tinggi jika Badan Pengurus Yayasan melakukan pelanggaran terhadap sanksi yang dikenakan terhadap Universitas Kristen Indonesia Tomohon.

Pengingkaran di atas, ditambah lagi dengan masalah baru, yaitu pada Rabu, tanggal 19 Juli 2017 di lantai 3 kantor Sinode, Badan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas melantik Dr. Ir. Sandra Korua, M.Si sebagai rektor UKIT. Acara pelantikan ini sesungguhnya tidak dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan kehendak Kemenristekdikti, malah memperkeruh masalah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan sambil memohon dukungan jemaat GMIM untuk tetap mendoakan lembaga pendidikan yang sama-sama kita cintai ini

Hormat Kami

Wakil Rektor Bidang Akdemik

ttd

Erens P. Sanggelorang, S.Psi., MM